BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2005
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 1 – 14 Tahun 2005
Diantaranya Undang-Undang:
- UU Nomor: 2 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional
- UU Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- UU Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 80 Tahun 2005
3. PERATURAN PRESIDEN : PERPRES Nomor 1 s/d 83 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 30 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : INPRES Nomor 1 s/d 16 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
- Dicetak dalam: EDISI LUX
- Jilid I : 997 Halaman
- Jilid II : 915 Halaman
- Jilid III : 975 Halaman
Sabtu, 02 Mei 2009
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2006
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2006
Daftar isi: Jilid I,II Tahun 2006
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- UU Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003
- UU Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
- UU Nomor: 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme Tahun 1997
- UU Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999
- UU Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003
- UU Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- UU Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang
- UU Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- UU Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA : PP Nomor 1 s/d 29 Tahun 2006
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : PENPRES Nomor 1 s/d 58nTahun 2006
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Keppres Nomor 1 s/d 10 Tahun 2006
5. INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Inpres Nomor 1 s/d 6 Tahun 2006
Daftar isi: Jilid I,II Tahun 2006
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- UU Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003
- UU Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
- UU Nomor: 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme Tahun 1997
- UU Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999
- UU Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003
- UU Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- UU Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang
- UU Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- UU Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA : PP Nomor 1 s/d 29 Tahun 2006
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : PENPRES Nomor 1 s/d 58nTahun 2006
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Keppres Nomor 1 s/d 10 Tahun 2006
5. INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Inpres Nomor 1 s/d 6 Tahun 2006
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PETUNJUK PPAT DI INDONESIA TAHUN 1951 – 2004
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PETUNJUK PPAT DI INDONESIA TAHUN 1951 – 2004
Memuat:
- Undang-Undang Pertanahan
- Perpu Pertanahan
- Peraturan Pemerintah
- Keppres Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Keputusan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / KBPN
- Instruksi Menteri Negara Agraria / KBPN
1. Dimuat secara Lengkap dan Berututan
2. Dicetak dalam Edisi Lux
3. Terdiri dari 2 Jilid
4. Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan buku ini sebagai acuannya.
Memuat:
- Undang-Undang Pertanahan
- Perpu Pertanahan
- Peraturan Pemerintah
- Keppres Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Keputusan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / KBPN
- Instruksi Menteri Negara Agraria / KBPN
1. Dimuat secara Lengkap dan Berututan
2. Dicetak dalam Edisi Lux
3. Terdiri dari 2 Jilid
4. Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan buku ini sebagai acuannya.
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
Daftar Isi:
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- PERPU Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Mayarakat Propinsi Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. PERATURAN PRESIDEN : Nomor I 2005 s/d Nomor 38 Tahun 2005
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d PP Nomor 18 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : Keppre Nomor 1 s/d Nomor 12 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : Impres Nomor 1 s/d 8 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 997 Halaman
Informasi dan Pemesanan:
1. Melalui reply di call/sms/pm/email/blog ini.
2. Gramedia Direct Selling terdekat atau ke:
Network:
http://direct_selling.indonetwork.co.id
http://gramedia_ensiklopedi.indonetwork.co.id
Blog:
http://gramediadirect.blogspot.com
http://gramediadirectselling.wordpress.com
Email:
encyclopedia.books@yahoo.co.id
gramediadirectselling@gmail.com
3. Koord Marketing Gramedia Direct Selling
Sdr/i: Tri Handayani / Anton N / Setyo C
Call/SMS Order : 0888-413-5600 & 0888-373-6802
Daftar Isi:
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- PERPU Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Mayarakat Propinsi Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. PERATURAN PRESIDEN : Nomor I 2005 s/d Nomor 38 Tahun 2005
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d PP Nomor 18 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : Keppre Nomor 1 s/d Nomor 12 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : Impres Nomor 1 s/d 8 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 997 Halaman
Informasi dan Pemesanan:
1. Melalui reply di call/sms/pm/email/blog ini.
2. Gramedia Direct Selling terdekat atau ke:
Network:
http://direct_selling.indonetwork.co.id
http://gramedia_ensiklopedi.indonetwork.co.id
Blog:
http://gramediadirect.blogspot.com
http://gramediadirectselling.wordpress.com
Email:
encyclopedia.books@yahoo.co.id
gramediadirectselling@gmail.com
3. Koord Marketing Gramedia Direct Selling
Sdr/i: Tri Handayani / Anton N / Setyo C
Call/SMS Order : 0888-413-5600 & 0888-373-6802
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT, KEHUTANAN-LINGKUNGAN HIDUP & AMDAL TAHUN 1951 – 2007
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT, KEHUTANAN-LINGKUNGAN HIDUP & AMDAL TAHUN 1951 – 2007
Memuat:
- Undangan-undang Pertanahan
- Undang-undang Kehutanan
- Undang-undang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri
Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan informasi yang lengkap.
- 5 Volume
- Edisi Lux
Memuat:
- Undangan-undang Pertanahan
- Undang-undang Kehutanan
- Undang-undang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri
Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan informasi yang lengkap.
- 5 Volume
- Edisi Lux
Langganan:
Postingan (Atom)
RSS Feeds