RSS Feeds
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA REFORMASI 2000
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2000
1. Perubahan Ke II (Dua) UU Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Tahun 2000
3. UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA : UU Nomor 1 s/d 38 Tahun 2000
4. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 155 Tahun 2000
5. KEPUTUSAN PEMERINTAH : KEPRES 1 s/d 181 Tahun 2000
6. INPRES : INPRES Nomor 1 s/d 9 Tahun 2000
7. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI : PeraturanMA Nomor 1 & 2 Tahun 2000
8. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI : SE MA Nomor 1,2,3 Tahun 2000
9. KEPUTUSAN KETUA MA,KMA/027/A/SK/2000
10. KEP MENAKER : Kep Men 27, 33, 36, 38A, 40B, 43, 44, 150, 167, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 185 Tahun 2000
11. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP : KEPMEN Nomor 2 s/d 7 tahun 2000
12. PERATURAN BANK INDONESIA : Nomor 2/1/PBI/2000 s/d PBI 2/26/PBI Tahun 2000
13. SURAT EDARAN BANK INDONESIA : SE BI Nomor 2/6/DASP s/d 2/26/DPM Tahun 2000
Dicetak dalam: EDISI LUX
Jilid 1 : 970 Halaman
Jilid 2 : 984 Halaman
Jilid 3 : 992 Halaman
Jilid 4 : 1120 Halaman
Tampilkan postingan dengan label HPPRI / Undang-Undang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HPPRI / Undang-Undang. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 02 Mei 2009
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2001
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2001
Daftar Isi: Jilid I , II , III Tahun 2001
1. Perubahan ketiga UU Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR RI Nomor : I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI Tahun 2001
3. KEPUTUSAN MPR RI Nomor : 1, 2, 3 Tahun 2001
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA: UU Nomor 1 s/d 22 tahun 2001
5. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 85 tahun 2001
6. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 133 Tahun 2001
7. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 9 Tahun 2001
8. KEPMEN-NAKERTRANS :
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 03/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 16/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 77/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 78/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 111/Men/2001
9. KEP-MENKEH & HAM RI 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.01 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 03.02 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.02 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.02 Tahun 2001
10. PERATURAN BANK INDONESIA
- PBI Nomor 3/3/2001, PBI Nomor 3/4/2001, PBI Nomor 3/7/2001
- PBI Nomor 3/4/2001, PBI Nomor 3/6/2001, PBI Nomor 3/10/2001
- PBI Nomor 3/12/2001, PBI Nomor 3/17/2001, PBI Nomor 3/18/2001
11. SURAT EDARAN BANK INDONESIA
- SE BI Nomor 3/6/DPM Tahun 2001, SE BI Nomor 3/9 BKr Tahun 2001
- SE BI Nomor 3/13/DSM Tahun 2001, SE BI Nomor 3/12 DPM Tahun 2001
Dicetak dalam: EDISI LUX
Jilid I : 960 Halaman
Jilid II : 810 Halaman
Jilid III : 942 Halaman
Daftar Isi: Jilid I , II , III Tahun 2001
1. Perubahan ketiga UU Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR RI Nomor : I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI Tahun 2001
3. KEPUTUSAN MPR RI Nomor : 1, 2, 3 Tahun 2001
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA: UU Nomor 1 s/d 22 tahun 2001
5. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 85 tahun 2001
6. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 133 Tahun 2001
7. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 9 Tahun 2001
8. KEPMEN-NAKERTRANS :
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 03/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 16/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 77/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 78/Men/2001
- Kepmen NAKERTRANS Nomor Kep 111/Men/2001
9. KEP-MENKEH & HAM RI 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.01 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 03.02 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.02 Tahun 2001
- KEP-MENKEH & HAM RI No. M.01 HT 01.02 Tahun 2001
10. PERATURAN BANK INDONESIA
- PBI Nomor 3/3/2001, PBI Nomor 3/4/2001, PBI Nomor 3/7/2001
- PBI Nomor 3/4/2001, PBI Nomor 3/6/2001, PBI Nomor 3/10/2001
- PBI Nomor 3/12/2001, PBI Nomor 3/17/2001, PBI Nomor 3/18/2001
11. SURAT EDARAN BANK INDONESIA
- SE BI Nomor 3/6/DPM Tahun 2001, SE BI Nomor 3/9 BKr Tahun 2001
- SE BI Nomor 3/13/DSM Tahun 2001, SE BI Nomor 3/12 DPM Tahun 2001
Dicetak dalam: EDISI LUX
Jilid I : 960 Halaman
Jilid II : 810 Halaman
Jilid III : 942 Halaman
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2002
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2002
Daftar Isi: Jilid I, II, III, Tahun 2002
1. PERUBAHAN PERTAMA s/d KE EMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. TAP MPR RI Nomor: I , II, III , IV , V , VI Tahun 2002
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA : UU Nomor 1 s/d 32 Tahun 2002
Diantaranya: Undang-Undang Mengenai:
- Undang-Undang Kepolisian
- Undang-Undang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Hak Cipta
- Undang-Undang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Grasi
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Surat Utang Negara
- Undang-Undang bangunan Gedung
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Partai Politik
- Undang-Undang Penyiaran
4. PERPU No 1 & 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 68 Tahun 2002
6. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 9 Tahun 2002
7. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor : 4/I/PBI 2003 s/d 4/iPBI/2002
8. SURAT EDARAN BANK INDONESIA : SE BI Nomor : 4/1/DPBR/2002 – 4/3/DPBR/2002
Dicetak dalam : EDISI LUX
Jilid I : 800 Halaman
Jilid II : 890 Halaman
Jilid III : 1055 Halaman
Daftar Isi: Jilid I, II, III, Tahun 2002
1. PERUBAHAN PERTAMA s/d KE EMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. TAP MPR RI Nomor: I , II, III , IV , V , VI Tahun 2002
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA : UU Nomor 1 s/d 32 Tahun 2002
Diantaranya: Undang-Undang Mengenai:
- Undang-Undang Kepolisian
- Undang-Undang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Hak Cipta
- Undang-Undang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Grasi
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Surat Utang Negara
- Undang-Undang bangunan Gedung
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Partai Politik
- Undang-Undang Penyiaran
4. PERPU No 1 & 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 68 Tahun 2002
6. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 9 Tahun 2002
7. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor : 4/I/PBI 2003 s/d 4/iPBI/2002
8. SURAT EDARAN BANK INDONESIA : SE BI Nomor : 4/1/DPBR/2002 – 4/3/DPBR/2002
Dicetak dalam : EDISI LUX
Jilid I : 800 Halaman
Jilid II : 890 Halaman
Jilid III : 1055 Halaman
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2003
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2003
Daftar Isi : Jilid I, II, III Tahun 2003
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESSIA : UU Nomor 1 s/d 41 Tahun 2003
2. Diantaranya: Undang-Undang mengenai:
- Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR , DPD , DPRD
- Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Tindak Pidana Teroris
- Undang-Undang Keuangan Negara
- Undang-Undang Advokat
- Undang-Undang BUMN
- Undang-Undang Sisdiknas
- Undang-Undang Susunan & Kedudukan Majelis Permusyawaratan , DPR , DPD , DPRD
- Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Konvensi ILO No 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalm Industri dan Perdagangan
- Undang-Undang Panas Bumi
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 63 Tahun 2003
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 109 Tahun 2003
5. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 6 Tahun 2003
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 915 Halaman
Jilid II : 840 Halaman
Jilid III : 1100 Halaman
Daftar Isi : Jilid I, II, III Tahun 2003
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESSIA : UU Nomor 1 s/d 41 Tahun 2003
2. Diantaranya: Undang-Undang mengenai:
- Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR , DPD , DPRD
- Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Tindak Pidana Teroris
- Undang-Undang Keuangan Negara
- Undang-Undang Advokat
- Undang-Undang BUMN
- Undang-Undang Sisdiknas
- Undang-Undang Susunan & Kedudukan Majelis Permusyawaratan , DPR , DPD , DPRD
- Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Konvensi ILO No 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalm Industri dan Perdagangan
- Undang-Undang Panas Bumi
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 63 Tahun 2003
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 109 Tahun 2003
5. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 6 Tahun 2003
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 915 Halaman
Jilid II : 840 Halaman
Jilid III : 1100 Halaman
SERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN INDONESIA TAHUN 1950 – 2004
SERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN INDONESIA TAHUN 1950 – 2004
Memuat:
- Undang Undang Perbankan
- Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- SKB GUB BI
- SK DIR BI
- Peraturan Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia
( Dimuat Secara Lengkap dan Berurutan )
Dicetak dalam EDISI LUX
Terdiri dari 3 JILID
Memuat:
- Undang Undang Perbankan
- Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- SKB GUB BI
- SK DIR BI
- Peraturan Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia
( Dimuat Secara Lengkap dan Berurutan )
Dicetak dalam EDISI LUX
Terdiri dari 3 JILID
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2004
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2004
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2004
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 1 s/d 41 Tahun 2004
- Undang-Undang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Peradilan Umum
- Undang-Undang Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Kejaksaan
- Undang-Undang Perkebunan
- Undang-Undang Kehutanan
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Yayasan
- Undang-Undang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Tentara Nasional
- Undang-Undang Kepailitan
- Undang-Undang Tenaga Kerja
- Undang-Undang Jaminan Sosial
- Undang-Undang Wakaf
- Undang-Undang Komisi Yudisial
2. PERATURAN PRESIDEN : PERPRES Nomor 2 s/d 5 Tahun 2004
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 58 Tahun 2004
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 11 Tahun 2004
5. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 3 Tahun 2004
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 948 Halaman
Jilid II : 1012 Halaman
Jilid III : 1320 Halaman
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2004
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 1 s/d 41 Tahun 2004
- Undang-Undang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Peradilan Umum
- Undang-Undang Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Kejaksaan
- Undang-Undang Perkebunan
- Undang-Undang Kehutanan
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Yayasan
- Undang-Undang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Tentara Nasional
- Undang-Undang Kepailitan
- Undang-Undang Tenaga Kerja
- Undang-Undang Jaminan Sosial
- Undang-Undang Wakaf
- Undang-Undang Komisi Yudisial
2. PERATURAN PRESIDEN : PERPRES Nomor 2 s/d 5 Tahun 2004
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 58 Tahun 2004
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 11 Tahun 2004
5. INTRUKSI PRESIDEN : IMPRES Nomor 1 s/d 3 Tahun 2004
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 948 Halaman
Jilid II : 1012 Halaman
Jilid III : 1320 Halaman
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2005
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 1 – 14 Tahun 2005
Diantaranya Undang-Undang:
- UU Nomor: 2 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional
- UU Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- UU Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 80 Tahun 2005
3. PERATURAN PRESIDEN : PERPRES Nomor 1 s/d 83 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 30 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : INPRES Nomor 1 s/d 16 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
- Dicetak dalam: EDISI LUX
- Jilid I : 997 Halaman
- Jilid II : 915 Halaman
- Jilid III : 975 Halaman
Daftar Isi: Jilid I, II, III Tahun 2005
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 1 – 14 Tahun 2005
Diantaranya Undang-Undang:
- UU Nomor: 2 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional
- UU Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- UU Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d 80 Tahun 2005
3. PERATURAN PRESIDEN : PERPRES Nomor 1 s/d 83 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : KEPPRES Nomor 1 s/d 30 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : INPRES Nomor 1 s/d 16 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
- Dicetak dalam: EDISI LUX
- Jilid I : 997 Halaman
- Jilid II : 915 Halaman
- Jilid III : 975 Halaman
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2006
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2006
Daftar isi: Jilid I,II Tahun 2006
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- UU Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003
- UU Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
- UU Nomor: 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme Tahun 1997
- UU Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999
- UU Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003
- UU Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- UU Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang
- UU Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- UU Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA : PP Nomor 1 s/d 29 Tahun 2006
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : PENPRES Nomor 1 s/d 58nTahun 2006
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Keppres Nomor 1 s/d 10 Tahun 2006
5. INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Inpres Nomor 1 s/d 6 Tahun 2006
Daftar isi: Jilid I,II Tahun 2006
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- UU Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003
- UU Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
- UU Nomor: 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme Tahun 1997
- UU Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999
- UU Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003
- UU Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- UU Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang
- UU Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- UU Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- UU Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA : PP Nomor 1 s/d 29 Tahun 2006
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : PENPRES Nomor 1 s/d 58nTahun 2006
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Keppres Nomor 1 s/d 10 Tahun 2006
5. INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : Inpres Nomor 1 s/d 6 Tahun 2006
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PETUNJUK PPAT DI INDONESIA TAHUN 1951 – 2004
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PETUNJUK PPAT DI INDONESIA TAHUN 1951 – 2004
Memuat:
- Undang-Undang Pertanahan
- Perpu Pertanahan
- Peraturan Pemerintah
- Keppres Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Keputusan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / KBPN
- Instruksi Menteri Negara Agraria / KBPN
1. Dimuat secara Lengkap dan Berututan
2. Dicetak dalam Edisi Lux
3. Terdiri dari 2 Jilid
4. Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan buku ini sebagai acuannya.
Memuat:
- Undang-Undang Pertanahan
- Perpu Pertanahan
- Peraturan Pemerintah
- Keppres Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Keputusan Menteri Negara Agraria / KBPN
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / KBPN
- Instruksi Menteri Negara Agraria / KBPN
1. Dimuat secara Lengkap dan Berututan
2. Dicetak dalam Edisi Lux
3. Terdiri dari 2 Jilid
4. Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan buku ini sebagai acuannya.
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 2005
Daftar Isi:
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- PERPU Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Mayarakat Propinsi Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. PERATURAN PRESIDEN : Nomor I 2005 s/d Nomor 38 Tahun 2005
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d PP Nomor 18 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : Keppre Nomor 1 s/d Nomor 12 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : Impres Nomor 1 s/d 8 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 997 Halaman
Informasi dan Pemesanan:
1. Melalui reply di call/sms/pm/email/blog ini.
2. Gramedia Direct Selling terdekat atau ke:
Network:
http://direct_selling.indonetwork.co.id
http://gramedia_ensiklopedi.indonetwork.co.id
Blog:
http://gramediadirect.blogspot.com
http://gramediadirectselling.wordpress.com
Email:
encyclopedia.books@yahoo.co.id
gramediadirectselling@gmail.com
3. Koord Marketing Gramedia Direct Selling
Sdr/i: Tri Handayani / Anton N / Setyo C
Call/SMS Order : 0888-413-5600 & 0888-373-6802
Daftar Isi:
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- PERPU Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Mayarakat Propinsi Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.
- PERPU Nomor 2 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. PERATURAN PRESIDEN : Nomor I 2005 s/d Nomor 38 Tahun 2005
3. PERATURAN PEMERINTAH : PP Nomor 1 s/d PP Nomor 18 Tahun 2005
4. KEPUTUSAN PRESIDEN : Keppre Nomor 1 s/d Nomor 12 Tahun 2005
5. INSTRUKSI PRESIDEN : Impres Nomor 1 s/d 8 Tahun 2005
6. PERATURAN BANK INDONESIA : PBI Nomor 1 s/d 3 Tahun 2005
Dicetak dalam EDISI LUX
Jilid I : 997 Halaman
Informasi dan Pemesanan:
1. Melalui reply di call/sms/pm/email/blog ini.
2. Gramedia Direct Selling terdekat atau ke:
Network:
http://direct_selling.indonetwork.co.id
http://gramedia_ensiklopedi.indonetwork.co.id
Blog:
http://gramediadirect.blogspot.com
http://gramediadirectselling.wordpress.com
Email:
encyclopedia.books@yahoo.co.id
gramediadirectselling@gmail.com
3. Koord Marketing Gramedia Direct Selling
Sdr/i: Tri Handayani / Anton N / Setyo C
Call/SMS Order : 0888-413-5600 & 0888-373-6802
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT, KEHUTANAN-LINGKUNGAN HIDUP & AMDAL TAHUN 1951 – 2007
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PERTANAHAN DAN PPAT, KEHUTANAN-LINGKUNGAN HIDUP & AMDAL TAHUN 1951 – 2007
Memuat:
- Undangan-undang Pertanahan
- Undang-undang Kehutanan
- Undang-undang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri
Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan informasi yang lengkap.
- 5 Volume
- Edisi Lux
Memuat:
- Undangan-undang Pertanahan
- Undang-undang Kehutanan
- Undang-undang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri
Sebagai Referensi untuk Notaris & PPAT, Praktisi Hukum, Pengamat Hukum, Pengamat Lingkungan, Hutan dan AMDAL, Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, Camat & Pihak-pihak lain yang memerlukan informasi yang lengkap.
- 5 Volume
- Edisi Lux
Langganan:
Postingan (Atom)
